Bagaimana Legalitas Bank Digital di Indonesia?

Belakangan ini marak aktivitas keuangan yang diusung oleh digital bank atau bank digital. Di Indonesia, masih banyak yang ragu dengan bank digital. Apakah itu bank digital? Apakah bank digital aman? Semua menjari pertanyaan yang banyak dicari jawabannya oleh publik.

Apa Itu Bank Digital?

Bank digital didefinisikan sebagai lembaga keuangan bank yang menyediakan sekaligus menjalankan kegiatan usaha yang layanannya berbasis saluran elektronik. Bank digital tidak memerlukan kantor fisik kantor pusat atau juga menggunakan kantor fisik terbatas yang tidak melayani jasa perbankan sepenuhnya melalui tatap muka.

Selama ini kita mengenal bank komersial berupa bank umum dan bank perkreditan rakyat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank digital https://slotjokerliga365.com bukanlah jenis baru dari bank. Ialah merupakan turunan dari jenis bank yang sudah ada tersebut.

Hanya saja basisnya secara digital. Dan ini, tidak kemudian mengubah pengertian bank secara kelembagaan.

Kantor Bank Digital

Seperti telah disinggung sebelumnya. Bank digital tidak diwajibkan memiliki kantor fisik kecuali kantor pusat. Ini menjadi syarat minimal keberadaan bank digital.

Syarat Menjadi Bank Digital

Syarat bank digital bisa beroperasi bisa melalui pendirian bank BHI sebagai bank digital atau sebagai transormasi dari bank BHI yang sudah ada sebelumnya namun akan diubah menjadi bank digital.

Lalu, bank BHI yang akan beroperasi sebagai bank digital juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut.

  • Telah memiliki model bisnis yang menggunakan teknologi inovatif serta aman demi pelayanan terbaik untuk nasabah
  • Telah memiliki kemampuan guna mengelola model bisnis perbankan digital yang tidak hanya terpercaya namu juga berkelanjutan.
  • Mampu melakukan manajamen risiko yang memadai
  • Telah memenuhi aspek terkait tata kelola. Termasuk di dalamnya perihal mengisi direkasi dengan orang yang kompeten dalam bidang teknologi informasi serta kompetensi-kompetensi lainya sesua dengan peraturan yang dibuat oleh OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama di lembaha jasa keuangan terkait.
  • Syarat selanjutnya adalah mampu menjalankan perlingunan bagi nasabah. Selain itu, bank digital juga harus mampu memberikan perlindungan terkait kemanan data nasabah.
  • Terakhir, yakni dengan memberikan upaya yang kontributif pada pengembangan ekosistem keuangan digital serta inklusi keuangan.

Izin Khusus Operasi Bank Digital

Dari aspek perizinan, Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan izin secara khusus untuk bank digital. Hal ini dikarenakan bank digital tidak membedakan antar bank digital dengan bank komersial lainnya.

Kendati demikian, dalam waktu dekat OJK akan merilis aturan mengeni implementasi fully digital bank. Lebih detail, aturan terkait petunjuk pelaksanaan bank digital akan melanjutkan Peraturan OJK (POJK) bernomor Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang berisi 19 bab dan 160 pasal.

Petunjuk teknis tersebut nantinya akan menitikberatkan pada aspek efisiensi operasi bank digital. Selain itu, aspek prudensial juga masih menjadi yang utama dan tidak akan diabaikan.

OJK menghimbau pada bank BHI yang mengklaim dirinya sebagai bank digital supaya berpedoman pada ketentuan yang mengatur bank digital serta perundang-undangan yang berlaku. Bukan hanya melabeli diri sebagai bank digital namun semata-mata gimmick belaka.

Dikutip dari CNBC, Anggota Dewan Komisioner & Kepada Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana pada hari Jumat 27 Agustus 2021 mengatakan, “Salah satunya syarat mengenai manajemen risikonya bagus, direksi sudah mengerti mengenai digitalisasi, aspek perlindungan nasabah, keamanan siber, dan sebagainya. Ini semua harus dipenuhi terlebih dahulu. OJK akan supervisi untuk mengarahkan bank dengan POJK ini supaya tetap bertujuan untuk perlindungan nasabah.”