OJK: Rasio Kredit UMKM Disesuaikan Kesiapan Bisnis Perbankan

Selaku Ketua OJK Wimboh Santoso ( Dewan Komisioner )meresponin Peraturan Bank Indonesia (PBI) perihal RPIM ( Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial )UMKM, yang mengharuskan perbankan mencapai target 30 persen.

Katanya, apa yang disampaikan BI tersebut memang jadi target nasional, dan bukan jadi target lembaga tertentu. Hanya saja, Wimboh menuturkan, kebijakan itu selalu memperhatikan kesiagaan dan business plan bank masing-masing.

Sekarang ini menurut Wimboh, memang tetap banyak bank-bank yang  pembiayaan jumlah UMKM nya di bawah 30 persen. Sedangkan bank yang meraih di atas 30 persen atau sekitar 34 persen tetap sangat minim.

“Tentu perihal ini tetap kami tinjau. Jika tersedia bank yang telah mencukupi target nasional 30 persen kami dorong. Tapi jika yang selama ini https://slotjokerliga365.com tetap di bawah 30 persen maka sama-sama dijaga agar mampu meraih treshold. Seperti contoh lari, ini sama-sama menjadi startnya,” kata Wimboh didalam konferensi pers perihal Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan Perpanjangan Masa Relaksasi Restrukturisasi Kredit secara virtual, Rabu (8/9/2021).

Target tersebut juga tambah Wimboh, dilatarbelakangi sebab dikala bank membiayai proyek strategis seperti infrastruktur, mining dan lainnya sungguh besar, tapi pembiayaan ke UMKM tetap kecil.

“Sebenarnya ini yang akan jadi sorotan pemerintah, agar UMKM jangan dilupakan,” ujarnya.

Tetapi secara individu bank diatur dan disamakan dengan bisnis modelnya masing-masing bank. “JIka  tersedia bank yang porsi UMKMnya telah besar ya kami dorong terus untuk senantiasa tinggi. Dan jika tersedia bank yang tertentu di sektor korporasi, didorong juga senantiasa fokus seiring dengan penyaluran ke UMKM,” ungkap Wimboh.

Yang paling penting lanjutnya, jangan sampai  karena mencapai target 30 persen UMKM, justru perbankan asal yang penting target terpenuhi, tapi meniadakan kredit di sektor lain, korporasi seandainya jadi tidak tumbuh.

“Jangan sampai karena target 30 persen ini tapi tak membawakan dampak lahirnya entrepreneur-entrepreneur yang super. Jangan hanya sebab mencukupi angka nasional tapi kredit tak membawakan impact,”ungkap Wimboh.

Sebelumnya BI mewajibkan perbankan untuk mencukupi RPIM UMKM sebesar 20 prosen terhadap Juni 2022. Perhitungannya dikerjakan secara bertahap yang kemudian jadi 25 prosen terhadap Juni 2023 dan 30 prosen di Juni 2024.

Perluasan target pembiayaan inklusif tersebut diterapkan sebab UMKM sungguh berperan didalam perekonomian, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan juga pangsa yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), agar UMKM jadi kunci pemulihan ekonomi nasional.

Nantinya, dapat terkandung peringatan bagi bank yang tidak mampu mencapai target RPIM tersebut, yang dapat dimulai dengan peringatan tertulis terlebih dahulu terhadap Juni 2022 dan Desember 2022.

“Peringatan tertulis tersebut juga dapat ditembuskan kepada OJK,” ungkap KDKM Bank Indonesia (BI) Juda Agung.

Jika nantinya peringatan tersebut tidak mampu dipenuhi, Juda menyatakan dapat diberikan peringantan tertulis dan peringatan diharuskan membayar sebesar 0,1 persen dikali nilai kekurangan RPIM (maksimal Rp 5 miliar untuk tiap-tiap posisi pencapaian RPIM), yang dapat diberlakukan sejak Juni 2023.

Namun, peringatan RPIM dapat dikhususkan untuk bank yang tengah dikenakan pembatasan aktivitas bisnis seperti kredit/pembiayaan dan/atau penghimpunan dana oleh OJK, Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI)/Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK), dan juga bank perantara.

Menurut Wimboh, sekarang ini tetap banyak bank yang rasio pembiayaannya kepada UMKM berada di bawah 30 persen berasal dari keseluruhan kredit. Sementara bank yang meraih di atas 30 persen atau sekitar 34 persen tetap sangat kecil agar perlu pemberian supaya target ini mampu tercapai.