Kemendagri Sampaikan Kas Pemerintah Daerah di Perbankan Sudah Dipersiapkan

Kemendagri ( Kementerian Dalam Negeri ) lewat Dirjen ( Direktorat Jenderal ) Bina Keuangan Daerah (Keuda) melangsungkan percakapan online untuk memangkas duit kas pemerintah setempat yang ada di perbankan. Percakapan tersebut diantara Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri, dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Percakapan bertema “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” tersebut, digelar secara virtual, Kamis (16/9/2021).

“Tapi pada tgl 1 bulan September 2021 duit keluar, duit kas selanjutnya bakal menyusut untuk membantu pengeluaran Pemda setiap bulannya untuk membeli teratur dan mengikat sejumlah, Rp. 42,76T yang terdiri atas gaji dan tunjangan, membeli operasional (Telepon, Air, Listrik, Internet), serta membeli tentang pelayanan publik juga untuk pengeluaran bersifat mendesak yang tidak mampu diprediksi sebelumnya” ujar Ardian.

“Pemda sebetulnya miliki kecenderungan ibaratnya sediakan sejumlah duit untuk mempersiapkan pembayaran gaji ASN-nya, honorernya di satu sampai dua bulan ke depan untuk spare, namun itu bukan sengaja untuk melacak bunga, sekali ulang bukan” katanya.

Hal ini sesuai bersama dengan apa yang diungkapkan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Bima Arya selaku Walikota Bogor di dalam slot online terpercaya waktu percakapan online yang dimaksud. Bahwa Uang Kas Pemerintah Daerah di Perbankan sudah dipersiapkan cocok peruntukannya dan bakal dipergunakan pas pembayaran realisasikan.

Ganjar menjelaskan, alasan mengapa tersedia duit tempat yang mengendap di perbankan. Menurutnya, terhadap awal tahun anggaran terhadap RKUD sudah terdapat saldo mengendap bersifat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, tiap-tiap hari penghasilan tempat masuk ke RKUD supaya menaikkan saldo. Di lain sisi, duit yang sudah masuk ke RKUD tidak mampu segera digunakan untuk melakukan pembayaran belanja.

Pasalnya, pelaksanaan program memerlukan sistem dan jangka waktu. Ini cocok bersama dengan Undang- Undang Pembendaharaan Negara terhadap Pasal 21 yang membunyikan, bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak dapat diperbuat sebelum barang dan/atau jasa diterima. Selain itu, pembayaran yang mampu dilakukan mendahului prestasi cuma untuk pembayaran duit muka. “Tapi apakah kemudian kami melacak bunga? Enggak mirip sekali,” jelas Ganjar.

Senada bersama dengan Ganjar, Wali Kota Bogor Bima Arya juga mengatakan, tiap-tiap tempat miliki kas yang disimpan di perbankan. Kas selanjutnya untuk menyimpan seluruh penerimaan daerah, dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Bima juga menyinggung beraneka faktor yang membawa dampak terdapatnya pengendapan kas tempat di perbankan, keliru satunya sebab miliki SILPA.

“Di Kota Bogor, kami tidak melakukan penyimpanan uang, apalagi untuk memperoleh keuntungan bunga, itu tidak,” jelasnya.

Dia menjelaskan, seumpama pas ini tetap tersedia saldo di perbankan, maka itu bakal digunakan untuk membayar kegiatan terhadap periode akhir tahun ini. Sedangkan Saldo terhadap akhir tahun, bakal dihitung sebagai SiLPA 2022 yang bakal digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat perlu dan mengikat, layaknya gaji ASN, pembayaran listrik, pengelolaan sampah, dan sebagainya.

Namun, setidaknya Kemendagri merangkum 3 (tiga) model pemungutan yang meningkat, yaitu pemungutan membeli kesehatan, pemungutan pelayanan pemakaman, dan pemungutan pengendalian menara telekomunikasi. Namun demikian, hamper semua bidang PAD lainnya terdampak penurunan, seperti perhotelan dan restoran.

Kondisi layaknya ini diperparah bersama dengan terdapatnya dana transfer pusat yang ikut terkoreksi akibat refocusing dan ketidakpastian realisasi penghasilan tempat yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Begitu penghasilan Pemda terkontraksi, mereka berpikir bagaimana bayar listrik, pelayanan publik, pendidikan dan lain sebagainya, jadi tersedia terkesan pemda menyimpan uang. (Padahal) itu sudah tersedia peruntukannya, tinggal momentum kapan dibayarkan,” tuturnya.

“Sebagai contoh, alokasi membeli modal Pemda di dalam APBD sejumlah 192.32 T atau 15,91 prosen dari total membeli tempat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pembayaran atas membeli modal dimaksud miliki tahapan pembayaran cocok kontrak, jadi tidak mampu segera digelondongkan di depan” tegasnya.

“Pada pas pemda butuh, apalagi hari ini sekalipun segera kontek ‘kembalikan uangnya, berkenan kami bayar,’ itu mampu segera dicairkan. Jadi deposito atau di perbankan itu di dalam rangka manajemen kas,” tandasnya.