BPJAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan Akan Membayar Manfaat JKP 2022

JKP sebagai agunan sosial yang dikasih ke karyawan/pekerja yang alami penghentian hubungan kerja (PHK). Program JKP memberinya tiga faedah untuk pesertanya, yaitu faedah berbentuk uang kontan, akses info pasar kerja, dan training kerja.

Penyiapan program JKP, kata Pram, sudah dilaksanakan semenjak Oktober 2020 sampai Juli 2021. Semenjak Agustus 2021 sampai sekarang ini, BPJS Ketenagakerjaan terus lakukan integratif data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Rekomposisi pungutan dari program Agunan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Agunan Kematian (JKM) untuk penerapan program JKP mulai dilaksanakan di bulan ini.

“Tingkatan ke-3 yang hendak kami persiapkan dan melakukan pada September 2021-Januari 2022, mempersiapkan dan membuat desain beberapa layanan program JKP yang terbagi dalam faedah uang kontan, training kerja, dan akses info pasar kerja yang nanti akan dibuat satu mekanisme yang mensinergikan dan memadukan ke-3 faedah itu dalam pola program JKP yang utuh,” kata Pram.

Dalam pada itu, Direktur Jenderal Pembimbingan Jalinan Industrial dan Agunan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Cantik Anggoro Putri menjelaskan jika peserta yang bisa ajukan claim JKP ialah peserta yang sudah penuhi periode iur sedikitnya 12 bulan di dalam 24 bulan dan sudah bayar pungutan paling singkat enam bulan beruntun.

Karena ada syarat periode iur 12 bulan yang diawali Februari 2021, karena itu faedah JKP bisa disodorkan sesudah peserta penuhi syarat periode iur.

“Di Februari 2022 peserta dapat ajukan claim. Dan untuk peserta yang ter-PHK saat sebelum mempunyai periode iur 12 bulan karena itu tidak bisa penuhi syarat untuk memperoleh JKP,” kata Cantik.

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kini sedang lakukan penyiapan untuk penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sudah diketahui, pemerintahan sudah mengeluarkan UU Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, Ketentuan Pemerintahan (PP) nomor 37 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan program agunan kehilangan tugas (JKP), dan Ketentuan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor tujuh tahun 2021 mengenai tata langkah registrasi peserta dan penerapan rekomposisi pungutan dalam program agunan kehilangan tugas (JKP).

Direktur Khusus BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, faksinya berperan serta aktif pada proses pengaturan peraturan liga365 turunan dari PP 37 tahun 2021 dengan kementerian berkaitan. PP itu hal tata langkah registrasi, rekomposisi pungutan, pemberian faedah dan pendanaan program.

BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan peraturan intern untuk memberikan dukungan penerapan program JKP. Selanjutnya, secara pararel menyiapkan materi pembelajaran dan cara bersosial bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pihak yang terkait.

“Sesuai syarat kepesertaan JKP, BP Jamsostek bekerjasama menyiapkan integratif kepesertaan dan data dengan BPJS Kesehatan,” tutur Anggoro ke Kontan.co.id, Rabu (30/6).

Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan tengah menyiapkan kemampuan sumber daya intern dan peningkatan infrastruktur untuk memberikan dukungan penerapan program JKP seperti mekanisme Tehnologi Info.

Deputi Direktur Sektor Humas dan Antara Instansi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menambah, faedah uang kontan dalam program JKP baru dapat diberi pada Februari tahun 2022.

Ini berdasar peraturan yang ada pada PP 37/2021. Pasal 19 PP 37/2021 mengatakan, faedah JKP bisa disodorkan sesudah peserta mempunyai periode iur sedikitnya 12 bulan di dalam 24 bulan dan sudah bayar pungutan paling singkat enam bulan beruntun pada BPJS Ketenagakerjaan saat sebelum terjadi penghentian hubungan kerja (PHK) atau pengakhiran jalinan kerja.

Utoh menjelaskan, penghitungan batasan minimum keaktifan peserta BPJS Ketenagakerjaan dihitung semenjak diedarkannya PP 37/2021 pada 2 Februari 2021. Maknanya, periode iur sedikitnya 12 bulan terhitung semenjak 2 Februari 2021 jatuh pada 2 Februari 2022.

Dengan begitu, bila ada karyawan yang disebut peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan terserang PHK saat sebelum Februari 2022, belum mendapatkan faedah uang kontan dalam program JKP.

“Karena berfungsinya PP 37/2021 mulai Februari 2021,” tutur Utoh.

Sebagai info, dalam pasal 21 PP 37/2021 mengatakan, faedah uang kontan diberi tiap bulan terbanyak enam bulan gaji dengan ketetapan seperti berikut :

a. Sejumlah 45 % dari gaji untuk 3 bulan awal, dan

b. Sejumlah 25 % dari gaji untuk tiga bulan selanjutnya

Gaji yang dipakai sebagai dasar pembayaran faedah uang kontan sebagai gaji paling akhir karyawan/pekerja yang disampaikan pebisnis ke BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melewati batasan atas gaji yang diputuskan.

Batasan atas gaji untuk pertama kalinya diputuskan sejumlah Rp lima juta rupiah. Dalam soal gaji melewati batasan atas gaji karena itu gaji yang dipakai sebagai dasar pembayaran faedah uang kontan sebesar batasan atas gaji.

Sumber https://finansial.bisnis.com