Sebelum jualan secara digital, ada 3 Wejangan OJK untuk Bank dan Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan tersedia tiga hal penting yang kudu dilakukan industri perbankan dan asuransi sebelum saat mengadopsi digitalisasi atau Information Technology (IT). Seperti diketahui, digitalisasi sendiri sementara ini menjadi keharusan di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2A OJK, Ahmad Nasrullah menyebutkan, pertama, pelaku usaha kudu perhatikan risiko operasional dalam pemakaian IT. Dalam pemakaian digital pelaku usaha kudu perhatikan bahwa IT-nya cukup handal.

“Kita baru saja menerbitkan Peraturan OJK (POJK) berkenaan manajemen risiko IT, tolong benar-benar dipelajari, dipahami dan dilaksanakan. Insya Allah terkecuali dilakukan itu risiko operasional sanggup ditekan seminimal mungkin,” ujar Ahmad di Jakarta, Senin (13/9).

Hal kedua yang kudu diperhatikan ialah mengenai cyber crime. Dia meminta, pelaku usaha kudu menegaskan keandalan liga365 sistem yang dipakai agar tidak sanggup dihack, disusupi atau apalagi menjadi fasilitas aktivitas tindak pidana.

“Kami mengharapkan sungguh-sungguh sistem IT yang didevelop sanggup sekecil mungkin mencegah potensi cyber crime,” tuturnya.

Kemudian yang terakhir dan paling penting yakni kerahasiaan data. Menurut Ahmad Nasrullah, ini benar-benar penting, jangan sampai kami fokus pada penjualan, kerjasama bancassurance, dan usaha kami lainnya namun kami lalai pada hal ini.

“Karena ini implikasinya beresiko sekali bukan cuma kami namun terhitung pada industri. Kalau data kami sanggup tembus kemana-mana itu tidak cuma mengakibatkan kerusakan reputasi perusahaan asuransi namun terhitung industri secara keseluruhan,” menyadari dia.

Sementara itu, mengenai kerja serupa industri perbankan dan asuransi atau bancassurance, dia membeberkan dua hal yang kudu menjadi perhatian yakni desain product dan tenaga pemasar.

“Pertama, desain product sesuai, target pasarnya seperti apa. Jangan nanti produknya yang sifatnya lazim sanggup dijual kemana saja padahal kami menyadari segmen ini dijual lewat jalur bancassurance,” jelasnya.

Selanjutnya mengenai tenaga pemasarnya. Ahmad Nasrullah meminta pelaku industri edukatif dengan baik dan benar tenaga pemasarnya. Mereka kudu mengatakan sedetail dan setransparan mungkin product yang senang dijual baik berlebihan dan risikonya.

“Karena dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami khususnya mengenai bancassurance itu hampir sebagian besar mereka katakan tidak dijelaskan secara detail. Yang dijelaskan yang baik-baik saja, yang menjadi kasus pokok dan dispute mereka tidak dijelaskan. Jadi tolong beri informasi yang detail. kami di OJK tersedia unit market conduct, disinilah kami menyaksikan tabiat dari para agen dalam menjajakan product asuransi ke nasabah dikarenakan sebagian kasus besar awal awalannya disini,” tutur dia.

Terkait hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan tiga hal penting yang kudu dilakukan industri perbankan dan asuransi sebelum saat mengadopsi digitalisasi atau Information Technology (IT).

Menurut Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) 2A OJK Ahmad Nasrullah, ketiga hal berikut adalah, pelaku usaha kudu perhatikan risiko operasional dalam pemakaian IT. Dalam pemakaian digital pelaku usaha kudu perhatikan bahwa IT-nya cukup handal.

“Kita baru saja menerbitkan Peraturan OJK (POJK) berkenaan manajemen risiko IT, tolong benar-benar dipelajari, dipahami dan dilaksanakan. Insya Allah terkecuali dilakukan itu risiko operasional sanggup ditekan seminimal mungkin,” ujar Ahmad Nasrullah dalam webinar Warta Ekonomi bertajuk Collaboratin Digital Banking & Insurance – Synergizing To Survive During & Covid 19 di Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Hal kedua yang kudu diperhatikan, kata Ahmad Nasrullah, yakni mengenai cyber crime. Ia meminta, pelaku usaha kudu menegaskan kehandalan sistem yang dipakai agar tidak sanggup dihack, disusupi atau apalagi menjadi fasilitas aktivitas tindak pidana. “Kami mengharapkan sungguh-sungguh sistem IT yang didevelop sanggup sekecil mungkin mencegah potensi cyber crime,” katanya.

Bank Banten Bahas Strategi Digital

Agus Syabarrudin  selaku Direktur Utama Bank Banten mengatakan bahwa kerja sama antara Bank Banten dengan FDS adalah suatu inisiatif di dalam menggerakkan transformasi buat memenuhi keperluan nasabah dan calon nasabah yang bakal gunakan jasa dan layanan Bank Banten. “Di Bank Banten, kami berupaya untuk memenuhi keperluan layanan finansial nasabah. Kami jalankan transformasi untuk sediakan product dan layanan keuangan dan juga mengoptimalkan layanan ke nasabah-nasabah. Kami yakin bahwa, kerja serupa dengan FDS bakal memperoleh nilai lebih [added value] bagi perusahaan,” kata Agus terhadap Jumat (17/9/2021) Agus pun memberikan dengan mempersiapkan pondasi didalam pelaksanaan transformasi dan juga implementasi solusi layanan keuangan yang flexible dan scalable berbasis teknologi.

“Kami memiliki tujuan untuk menegaskan inklusi keuangan yang lebih besar di tempat Banten dan menjadikan Bank Banten lebih berdaya saing tinggi layaknya bank terhadap biasanya di masa yang bakal datang,” jadi Agus. Direktur Utama FDS Sutjahyo Budiman mengatakan bahwa selain transformasi, kerja serupa pada pelaku UMKM dan Bank Banten merupakan poin perlu untuk pengembangan ekosistem keuangan di tempat Banten.

Transformasi di institusi keuangan merupakan kunci keberhasilan untuk menggerakkan langkah ini, agar Bank Banten mampu mewujudkan misinya untuk menambah perekonomi daerah. FDS gunakan AWS untuk penerapan sistem transformasi di Bank Banten. “Sebagai platform yang agen judi slot komprehensif dan diadopsi secara luas di dunia, AWS sediakan layanan yang memungkinkan perusahaan jasa keuangan untuk mempercepat sistem obyek transformasi,” ujar Sutjahyo. Country Manager AWS Indonesia Gunawan Susanto mengatakan AWS sediakan layanan kepada institusi keuangan, perbankan, pembayaran, pasar modal dan asuransi, dengan infrastruktur dan layanan yang safe dan tangguh yang dibutuhkan oleh industri ini, untuk membedakan mereka hari ini dan beradaptasi dengan keperluan yang bakal datang.

“Kami bangga mampu bekerja serupa dengan FDS dan juga membantu Bank Banten didalam menggerakkan sistem untuk memodernisasi infrastrukturnya, memenuhi pergantian tabiat dan permohonan nasabah, dan mendorong pertumbuhan bisnis di Banten dan sekitarnya”, kata Gunawan. Bank Banten mengerti pentingnya transformasi di tiap tiap lini bank, untuk itu mengapa perseroan mengawali pondasi transformasi sejak pas ini. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi keperluan nasabah di masa bakal berkunjung yang bakal terus berubah dan dikehendaki mampu menambah citra positif Bank Banten sebagai instansi keuangan yang berwawasan ke depan.

Selanjutnya, Agus lagi menegaskan pentingnya akselerasi transformasi digital Bank Banten terhadap kesempatan Talkshow Jawara TV Kominfo Provinsi Banten yang dipandu segera Kepala Dinas Kominfo Banten Eneng Nurcahyati dengan Guru Besar Akuntansi Untirta Prof. Dr. Tubagus Ismail selaku narasumber. Pada kedua kesempatan terpisah tersebut, Agus memaparkan langkah jitu perseroan untuk mengawal strategic turnaround Bank Banten yang keliru satunya melalui rekayasa lagi sistem bisnis dengan gunakan pertumbuhan teknologi.

“Saat pandemi Covid-19, keperluan terhadap layanan digital jadi meningkat. Oleh karena itu, suatu badan hukum memerlukan suatu elemen teknologi informasi untuk membantu kekuatan persaingan dan memenuhi keperluan nasabah. Pada tahun 2021, focus suatu badan hukum di jalur teknologi informasi adalah menguatkan kapabilitas komunitas terhadap perbankan digital dan sistem pembayaran yang utuh,” ungkap Agus.

“Adapun inisiatif yang tengah ditunaikan pada lain adalah pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi untuk membantu peningkatan mutu layanan perbankan secara menyeluruh dan berkelanjutan; melengkapi kebijakan dan prosedur untuk membantu peningkatan mutu tata kelola perusahaan yang baik, terutama di bidang TI mengembangkan dan membantu penguatan sistem pembayaran, baik dari segi keamanan dan kelancaran, dan juga sistem pelaporan dan administrasi jasanya,” pungkas Agus.

Kemendagri Sampaikan Kas Pemerintah Daerah di Perbankan Sudah Dipersiapkan

Kemendagri ( Kementerian Dalam Negeri ) lewat Dirjen ( Direktorat Jenderal ) Bina Keuangan Daerah (Keuda) melangsungkan percakapan online untuk memangkas duit kas pemerintah setempat yang ada di perbankan. Percakapan tersebut diantara Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri, dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Percakapan bertema “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” tersebut, digelar secara virtual, Kamis (16/9/2021).

“Tapi pada tgl 1 bulan September 2021 duit keluar, duit kas selanjutnya bakal menyusut untuk membantu pengeluaran Pemda setiap bulannya untuk membeli teratur dan mengikat sejumlah, Rp. 42,76T yang terdiri atas gaji dan tunjangan, membeli operasional (Telepon, Air, Listrik, Internet), serta membeli tentang pelayanan publik juga untuk pengeluaran bersifat mendesak yang tidak mampu diprediksi sebelumnya” ujar Ardian.

“Pemda sebetulnya miliki kecenderungan ibaratnya sediakan sejumlah duit untuk mempersiapkan pembayaran gaji ASN-nya, honorernya di satu sampai dua bulan ke depan untuk spare, namun itu bukan sengaja untuk melacak bunga, sekali ulang bukan” katanya.

Hal ini sesuai bersama dengan apa yang diungkapkan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Bima Arya selaku Walikota Bogor di dalam slot online terpercaya waktu percakapan online yang dimaksud. Bahwa Uang Kas Pemerintah Daerah di Perbankan sudah dipersiapkan cocok peruntukannya dan bakal dipergunakan pas pembayaran realisasikan.

Ganjar menjelaskan, alasan mengapa tersedia duit tempat yang mengendap di perbankan. Menurutnya, terhadap awal tahun anggaran terhadap RKUD sudah terdapat saldo mengendap bersifat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, tiap-tiap hari penghasilan tempat masuk ke RKUD supaya menaikkan saldo. Di lain sisi, duit yang sudah masuk ke RKUD tidak mampu segera digunakan untuk melakukan pembayaran belanja.

Pasalnya, pelaksanaan program memerlukan sistem dan jangka waktu. Ini cocok bersama dengan Undang- Undang Pembendaharaan Negara terhadap Pasal 21 yang membunyikan, bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak dapat diperbuat sebelum barang dan/atau jasa diterima. Selain itu, pembayaran yang mampu dilakukan mendahului prestasi cuma untuk pembayaran duit muka. “Tapi apakah kemudian kami melacak bunga? Enggak mirip sekali,” jelas Ganjar.

Senada bersama dengan Ganjar, Wali Kota Bogor Bima Arya juga mengatakan, tiap-tiap tempat miliki kas yang disimpan di perbankan. Kas selanjutnya untuk menyimpan seluruh penerimaan daerah, dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Bima juga menyinggung beraneka faktor yang membawa dampak terdapatnya pengendapan kas tempat di perbankan, keliru satunya sebab miliki SILPA.

“Di Kota Bogor, kami tidak melakukan penyimpanan uang, apalagi untuk memperoleh keuntungan bunga, itu tidak,” jelasnya.

Dia menjelaskan, seumpama pas ini tetap tersedia saldo di perbankan, maka itu bakal digunakan untuk membayar kegiatan terhadap periode akhir tahun ini. Sedangkan Saldo terhadap akhir tahun, bakal dihitung sebagai SiLPA 2022 yang bakal digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat perlu dan mengikat, layaknya gaji ASN, pembayaran listrik, pengelolaan sampah, dan sebagainya.

Namun, setidaknya Kemendagri merangkum 3 (tiga) model pemungutan yang meningkat, yaitu pemungutan membeli kesehatan, pemungutan pelayanan pemakaman, dan pemungutan pengendalian menara telekomunikasi. Namun demikian, hamper semua bidang PAD lainnya terdampak penurunan, seperti perhotelan dan restoran.

Kondisi layaknya ini diperparah bersama dengan terdapatnya dana transfer pusat yang ikut terkoreksi akibat refocusing dan ketidakpastian realisasi penghasilan tempat yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Begitu penghasilan Pemda terkontraksi, mereka berpikir bagaimana bayar listrik, pelayanan publik, pendidikan dan lain sebagainya, jadi tersedia terkesan pemda menyimpan uang. (Padahal) itu sudah tersedia peruntukannya, tinggal momentum kapan dibayarkan,” tuturnya.

“Sebagai contoh, alokasi membeli modal Pemda di dalam APBD sejumlah 192.32 T atau 15,91 prosen dari total membeli tempat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pembayaran atas membeli modal dimaksud miliki tahapan pembayaran cocok kontrak, jadi tidak mampu segera digelondongkan di depan” tegasnya.

“Pada pas pemda butuh, apalagi hari ini sekalipun segera kontek ‘kembalikan uangnya, berkenan kami bayar,’ itu mampu segera dicairkan. Jadi deposito atau di perbankan itu di dalam rangka manajemen kas,” tandasnya.

Bank Permata (BNLI) Yakin Penyaluran Kredit Akhir Tahun Lebih Cemerlang

PT Bank Permata Tbk.  (BNLI) yakin penyampaian kredit terhadap kuartal 4/2021 dapat lebih baik daripada  kuartal 3. Direktur Retail Banking Bank Permata Djumariah Tenteram menjelaskan dengan adanya PPKM Level 4, secara tidak segera berdampak terhadap usaha SME atau UMKM Bank Permata. Permintaan terhadap utang terhadap kredit UMKM pun mengalami penurunan sejak Pandemi Covid-19 mulai. “Karna usaha belum bergerak prima layaknya suasana sebelumnya, jadi keinginan investasi ataupun keperluan modal kerja untuk menjamin perputaran usaha itu masih lumayan lemah dan lambat.

Mariah pun menjelaskan terhadap kuartal II/2021 sebelum adanya PPKM diimplementasikan, Bank Permata lihat tersedia tanda-tanda lebih positif. Jika dilihat dalam keinginan utang di SME terhadap kuartal II meningkat dibandingkan dengan kuartal I sebesar 35 persen.

“Berarti keinginan itu tunjukkan tanda-tanda yang positif. Namun, kecuali kami bandingkan dengan suasana sebelum Covid-19 itu masih lumayan lemah,” ungkap Mariah. Direktur Wholesale Banking Bank Permata Darwin Wibowo menjelaskan pertumbuhan kredit terhadap 2021 sudah membaik, khususnya terhadap kuartal I dan kuartal II sudah terjadi peningkatan.

“Namun, sebenarnya terhadap kuartal 3 ini terjadi PPKM tingkat 4 jadi cukup transaksi yang sedikit tertunda, namun in umum jauh sangat bagus dibandingkan dengan tahun lalu. Dari segi sektor sangat banyak yang merasa resah,” ungkap Darwin. Darwin pun menjelaskan judi slot terhadap kuartal III ini sudah banyak industri yang lagi ekspansi layaknya industri food and beverages, telekomunikasi, dan terhitung industri-industri komoditas yang mana dengan adanya kenaikan harga komoditas. Permata Bank yakin kepada kuartal 4/2021 bisa lebih baik daripada kuartal III. “Dan overall 2021 dapat jauh lebih daripada 2020,” tutup Darwin.

PT Bank Permata Tbk. (BNLI) optimistis penyaluran kredit terhadap kuartal IV/2021 dapat lebih baik daripada kuartal III. Direktur Retail Banking Bank Permata Djumariah Tenteram menjelaskan dengan adanya PPKM Level 4, secara tidak segera berdampak terhadap usaha SME atau UMKM Bank Permata. Permintaan terhadap utang terhadap kredit UMKM pun mengalami penurunan sejak Pandemi Covid-19 mulai. “Karna usaha belum bergerak prima layaknya suasana sebelumnya, jadi keinginan investasi ataupun keperluan modal kerja untuk menjamin perputaran usaha itu masih lumayan lemah dan lambat. Makanya keinginan terhadap lending masih lambat,” ungkap Djumariah yang sering dipanggil Mariah dalam pertemuan Pubex Virtual terhadap Selasa (14/9/2021).

Mariah pun menjelaskan terhadap kuartal II/2021 sebelum adanya PPKM diimplementasikan, Bank Permata lihat tersedia tanda-tanda lebih positif. Jika dilihat dalam keinginan utang di SME terhadap kuartal II meningkat dibandingkan dengan kuartal I sebesar 35 persen.

“Berarti keinginan itu tunjukkan tanda-tanda yang positif. Namun, kecuali kami bandingkan dengan suasana sebelum Covid-19 itu masih lumayan lemah,” ungkap Mariah. Direktur Wholesale Banking Bank Permata Darwin Wibowo menjelaskan pertumbuhan kredit terhadap 2021 sudah membaik, khususnya terhadap kuartal I dan kuartal II sudah terjadi peningkatan.

“Namun, sebetulnya terhadap kuartal III ini terjadi PPKM tingkat 4 menjadi semakin banyak transaksi yang sedikit tertunda, namun in umumnya jauh lebih baik daripada dengan tahun lalu. Dari segi sektor sudah banyak yang merasa resah,” ungkap Darwin.

Darwin pun menjelaskan terhadap kuartal 3 ini sudah banyak sektor yang sedang ekspansi layaknya bidang food and beverages, telekomunikasi, dan terhitung industri-industri komoditas yang mana dengan adanya kenaikan harga komoditas. Bank Permata yaking kepada kuartal 3/2021 dapat lebih baik daripada kuartal III. “Dan overall 2021 dapat jauh lebih daripada 2020,” tutup Darwin.

Kasus Deposito Nasabah Diduga Hilang, Begini Penjelasan BNI (BBNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyampaikan penjelasan tentang masalah deposito nasabah yang diduga hilang. Sebelumnya, pengusaha yang bernama Andi Idris Manggabarani asal Sulawesi Selatan menyatakan sudah kehilangan uang deposito senilai Rp45 miliar pada simpanan di BNI. Kuasa hukum BNI Ronny L. D Janis pun memberi tambahan respon mengenai dengan pengakuan Kuasa Hukum bernama Syamsul Kamar yang disampaikan kepada media umum pada 10 September 2021, yang menggambarkan bahwa ada kejadian kehilangan dana milik kliennya atas nama Andi Idris Manggabarani dengan jumlah Rp45 miliar. “Sebagaimana diketahui klien kita [BNI] sudah mendapatkan dugaan Pemalsuan Bilyet Deposito di Kantor Cabang Makassar, yang pada lain mengenai dengan bilyet deposito pihak Sdr. Andi Idris Manggabarani, di mana sementara itu diperlihatkan 3 [tiga] bilyet deposito BNI KC Makassar total senilai Rp40 miliar tertanggal 01 Maret 2021,”ujarnya pada Senin (13/9/2021).

Berdasarkan investigasi berasal dari BNI, bilyet deposito berikut tidak pernah dimunculkan oleh Kantor Cabang Makasar dan tidak pernah tercatat pada sistem bank, dan juga tidak ditemukan terdapatnya penyetoran dana nasabah untuk penerbitan deposito tersebut. “Ditinjau bukti dan fakta tersebut, kemungkinan besar deposit tersebut palsu,” lanjutnya. Untuk menjelaskan liga365 terdapatnya dugaan pemalsuan bilyet deposito di Kantor Cabang Makassar tersebut, maka BNI  berkemuan  untuk melaporkan perihal tersebut kepada Bareskrim Polri pada 1 April 2021 supaya mampu mengungkapkan pelaku dan para pihak yang berhubungan dan yang mendapatkan fungsi berasal dari kejadian pidana berikut dan juga mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Ronny memberi tambahan untuk menindaklanjuti laporan BNI tersebut, Bareskrim Polri sementara ini tetap jalankan sistem Penyidikan dan udah mengambil keputusan MBS sebagai Tersangka dan juga sudah dilaksanakan penahanan.

Bareskrim Polri, sambungnya, sementara ini juga tengah jalankan pemeriksaan pada pihak-pihak yang dikira terima aliran dana berasal dari peristiwa pidana berikut juga penelitian atas transaksi pada rekening-rekening penerima dana, peranan memicu terang peristiwa pidana ini. “Sehubungan dengan hal tersebut, maka kita meminta supaya semua pihak menghormati dan menanti sistem hukum yang sementara ini tengah berjalan dan menghindar diri untuk memicu pernyataan-pernyataan yang mampu dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik dan/atau kabar bohong [hoax] yang mendiskreditkan klien kami,” katanya. Ronny juga mengemukakan bahwa BNI terlalu menghormati tinggi dan berkomitmen untuk merawat dana nasabahnya sesuai prosedur perbankan yang berlaku. Pelayanan klien kita selamanya berjalan normal dan BNI mengapresiasi nasabah yang selamanya setia bertransaksi dengan BNI. Sementara itu, dilansir Tempo.co pada Jumat (10/9/2021), Kuasa Hukum Andi Idris Manggabarani, Syamsul Kamar, menyebutkan hilangnya dana nasabah itu berjalan pada Februari 2021. Adapun, masalah ini baru diungkap sementara ini sehabis manajemen BNI Makassar tak mampu mengembalikan dana nasabah.

Awalnya, nasabah mempertanyakan masalah ini ke BNI Makassar, namun tidak meraih penjelasan yang memuaskan. “Pihak BNI Wilayah 07 Makassar tidak mampu menyebutkan kemana aliran dana tersebut,” ujar Syamsul. BNI lalu membawa masalah ini kepolisian dengan khususnya dahulu melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri dengan nomer laporan S.Pgl/2019/VI/RES.2.2./2021/Dittipideksus. “Setelah itu, pihak kita pada tanggal 9 Juni 2021 memicu laporan ke Polda Sulsel mengenai terdapatnya dugaan kejahatan yang dilaksanakan oleh manajemen Bank BNI” tutur Syamsul. Dari hasil kontrol penyidik Bareskrim Mabes Polri, BNI dikira masuk ke rekening tidak jelas atau rekening illegal dan melanggar SOP dan juga jalankan kejahatan perbankan supaya merugikan nasabah.

Menteri BUMN, Erick Thohir Tetap Semangati Guru dan Murid untuk Kejar Pendidikan

Kesusahan yang ada didalam sistem belajar mengajar semasa pandemi jangan hingga melemahkan dorongan untuk senantiasa menomorsatukan pendidikan. Para guru yang memikul tanggung jawab mempersiapkan generasi penerus didambakan jangan merasa bosan atau jenuh  mendorong para anak didiknya terus meningkatkan pengetahuan dan ilmu. Dorongan dorongan berikut disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir waktu melihat penyerahan pertolongan berasal dari BRI kepada SD Negeri Cikuya III, Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (12/9). BRI sebagai keliru satu BUMN, terus membuktikan komitmennya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Melalui program CSR BRI Peduli, BRI memberikan pertolongan berupa 1.000 potongan seragam sekolah untuk 10 sekolah dasar.

Selain itu, untuk menaikkan budaya suka membaca untuk sisa juga diberikan pertolongan rak buku, buku bacaan, dan perlengkapan melukis /mewarnai untuk 15 taman membaca masyarakat. Tidak hanya itu, BRI juga menyampaikan tambahan pertolongan seperti mendirikan jembatan penyeberangan sungai untuk mempermudah perjalanan para murid ke sekolah. Dalam kesempatan tersebut, bersamaan Kepala Sekolah SD Cikuya III, Supriyatmo, Menteri BUMN juga melakukan https://slotjokerliga365.com penggelaran berdiskusi bersama dengan para guru. “Saya terobsesi berasal dari almarhum bokap saya, yang merantau berasal dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk mengejar pendidikan sebagai pegangan untuk era depan. Oleh sebab itu, saya berpesan, dalam kondisi apapun, jangan abaikan pendidikan. Memang selama pandemi ini seluruhnya mengalami kesulitan, namun percaya pandemi dapat selesai dan generasi muda wajib ayah dan ibu guru selesaikan,” ungkap Menteri BUMN, Erick Thohir.

Dalam pembahasan bersama dengan para tenaga didik tersebut, Erick Thohir juga mencadangkan ide yang terlontar berhubungan dengan kebutuhan sekolah berikut supaya dapat perlengkapan belajar seperti computer untuk belajar secara online. Sebanyak 10 Sekolah Dasar juga menerima bantuan ekstra berasal dari BRI Peduli seperti webcam, laptop, router wi-fi dan projector screen. Sedangkan untuk SD Cikuya III mendapatkan pertolongan perpustakaan digital. “In syaa allah satu per satu ya. Ketika pandemi ini perusahaan BUMN juga turut berjuang dan membantu sektor-sektor yang tak kalah perlu agar kita mampu bangkit kembali, seperti UMKM, kesehatan dan lingkungan hidup. Seperti saya bicarakan, karena pentingnya pendidikan itu, apa yang telah  disampaikan, semoga dapat diwujudkan,” jelasnya.

Dalam momen tersebut, Menteri BUMN juga berkunjung dan melisankan cerita kepada anak- anak di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Palakota Kreatif, yang berdekatan dengan lokasi SD Cikuya III. Keberadaan TBM di sedang desa tak hanya mendorong program pendidikan yang ada, namun juga menaikkan budaya literasi masyarakat. “Saya berterima kasih kepada para guru, pengiat yang terus mengusahakan agar budaya literasi kita semakin maju. Penghargaan yang tinggi juga saya salurkankepada BRI, atas prinsip dan bersama dengan beraneka ragam program CSR BRI Peduli-nya yang terus beri tambahan solusi dan berikan kemudahan didalam membentuk generasi era depan bersama dengan membantu pendidikan di Indonesia,” ungkapErick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Cikuya, Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (12/9). Ia pun berbincang di depan anak-anak soal pentingnya menggunakan masker saat pandemi Covid-19.

Erick saat tiba di TBM Cikuya mengaku senang karena tingginya kesadaran masyarakat soal membaca terlihat langsung. Saat melihat-lihat situasi TBM Cikuya, Erick pun langsung ditawarin untuk membacakan cerita di hadapan puluhan anak kecil.

Pak menteri bacain kita buku dong, kata seorang anak kecil dengan polos meminta agar Erick membacakan sebuah buku.

Pensubsidian Kredit Bisnis Banking BNI Meningkat Sampai Rp 475 Triliun

PT Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk. ( BBNI ) terus merangkum subsidi kredit yang sehat dengan didominasi oleh bidang – bidang usaha prospektif dengan resiko kecil terutama pada bidang bisnis banking.

Sampai akhir bulan Juni 2021. BNI mencatat perkembangan 3,5 persen pensubsidian kredit di sektor bisnis bankingatau senilai Rp 475,6 triliun. Sedangkan pada waktu  2020 pensubsidian kredit di sektor mencapai Rp 459,6 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menungkapkan perkembangan terbesar berada pada sektor bisnis banking sebesar 20,6 persen dengan baki debit menjangkau RP 91 triliun dibandingkan Juni 2020 sebesar Rp 75,4 triliun.

Lalu pertumbuhan tertinggi selanjutnya dilanjuti oleh Corporate Private sebesar 7.9 persen Year of Year dengan Baki Debet menjangkau 179,1 triliun  Sedangkan pada waktu yang sama di 2020 mencapai Rp 165,9 triliun.

“ Di luar dari kredit korporasi, pada sektor konsumen banking pun merangkum perkembangan sebesar 10,4 persen secara Year over Year atau mencapai Rp 92,8 triliun,”ungkap Royke dalam keterangan resmi yang diambil dari Bisnis Sabtu ( 4/9/2021 ).

Setelah itu diikuti oleh kredit kepemilikan rumah yang berkembang menjadi 6,3 persen menjadi Rp 47,6 triliun dibanding dengan tahun lalu. Perkembangan kredit https://slotjokerliga365.com consumer juga dapat berdampak mulai bergairahnya konsumsi masyarakat yang bersandarkan pada pertumbuhan PDB Nasional.

Perkembangan bisnis ini pun membuat BNI pada semester 1/2021 merangkum laba bersih Rp 5 triliun atau tumbuh 12.8 persen dibandingkan waktu yang sama di 2020. Pencadangan yang terus dikokoh menjadi 215,3 persen sebagai persiapan dalam menghadapai kemungkinan resiko kredit ke depan.

Perusahaan juga merangkum Pre-Provisioning Operating Profit ( PPOP ) yang tetap berkembang, dan pada Semester I-2021 menjangkau puncaknya dengan perkembangan 24,4 persen menjadi  16,1 triliun dibandingkan Semester 1-2020.

Cara kerja yang kompak  ini juga didorong perkembangan Pendapatan Bunga Bersih ( NII ) sebanyak 18,2 persen YoY menjadi Rp 19,3 triliun dibandingkan Juni 2020. Ini merupakan efek dari perkembangan kredit BNI sebesar 4,5 persen menjadi Rp 569,7 triliun pada Juni 2021.

PPOP juga ditopang oleh penghasilan nonbunga sebesar Rp 6,8 triliun atau tumbuh 19,2 persen YoY. Perkembangan ini dikontribusikan fee based income ( FBI ) dari penanganan rekening dan kartu debit, ATM, dan navigasi layanan elektronik, trade finance, serta marketable securities.

Selain aktif di industri perbankan dalam negeri, BNI juga diwenangkan untuk konsentrasi menjadi bank dengan jumlah ruang internasional yang maju. Bisnis internasional perusahaan juga berfokus pada pendapatan perseroan.

BNI merangkum FBI yang berasal dari surat berharga tertulis tumbuh 115,4 persen YoY pada bulan Juni 2021 dan menjangkau Rp 1 triliun. Tentu juga FBI yang berasal layanan Trade Finance menjangkau Ro 732 miliar dan berkembang 20,4 persen Yoy dibandingkan bulan Juni 2020.

PT Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk. Melaporkan pergerakan kredit pada awal kuartal kedua tahun ini masih tetap berlanjut positif.

Corporate Secretary BNI Mucharom mengungkapkan cara kerja kuartal kedua BNI masih termasuk sangat baik dibandingkan dengan bisnis perbankan secara totalitas yang masih kontraksi.

“Perseroan merangkum perkembangan positif pensubsidian kredit pada awal 2021, dimana sampai April 2021 kredit bertumbuh lebih besar 2 persen setiap tahunnya” ungkapnya kepada Bisnis, Senin ( 31/5/2021 ). Dia mengungkapkan perbaikan kontribusi kredit BNI didukung oleh peningkatan pensubsidian kredit pada sektor kecil, consumer dan sektor korporasi.

Meski Tercekik, Hindari Bank Pinjaman Online Ilegal dengan Ciri Ini!

Di masa pandemi ini makin banyak orang yang membutuhkan dana pinjaman. Pasalnya di era ekonomi sulit seperti ini, untuk mencukupi kebutuhan hidup, dana pinjaman memang menggiurkan. Akan tetapi jangan sampai terjerat bank pinjaman online ilegal. Mengapa? Karena banyak kerugian yang mungkin akan kamu rasakan.

Kerugian dan ciri bank pinjaman online ilegal

Meski terkesan mudah, meminjam dana di bank pinjaman non legal akan membawa dampak buruk dan sangat membahayakan. Mengapa? Hal ini disebabkan karena https://slotjokerliga365.com bunga yang besar dan penagihan yang tidak segan-segan. Nah, untuk menghindari sistem pinjaman ilegal ini. Berikut adalah beberapa ciri dari bank online ilegal.

·         Tidak punya izin OJK

Salah satu ciri yang paling utama dari  pinjaman online yang ilegal adalah ketika ia tidak memiliki izin dari OJK untuk beroperasi. OJK adalah sebuah lembaga yang memastikan bank bekerja dengan baik sesuai dengan standar dan aturan keuangan di Indonesia.

Selain itu OJK juga merupakan lembaga yang akan menjadi backup dari sebuah bank atau lembaga keuangan ketika mereka bangkrut. Hal inilah yang membuat ijin dari OJK menjadi salah satu hal yang sangat penting dan sekaligus menguntungkan bagi lembaga tersebut.

Akan tetapi jika lembaga tersebut melakukan penyimpangan misalnya memberikan bunga yang sangat tinggi, lembaga tersebut tidak akan memiliki keberanian untuk mendaftarkan diri di OJK. Oleh karena itu, ketika kamu akan meminjam dana online, pastikan lembaga tempat kamu meminjam dana ini adalah lembaga yang terdaftar di OJK.

·         Tidak punya aplikasi yang resmi

Selanjutnya ciri lain dari sebuah lembaga keuangan yang tidak bisa di percaya adalah mengenai aplikasi resmi yang bisa kamu unduh. Bank online sekarang ini memang sudah sangat menjamur dengan sebutan fintech. Biasanya lembaga keuntungan online akan memiliki banyak aplikasi karena mereka tahu bahwa aplikasi dapat memudahkan konsumen maupun lembaga mereka.

Hal inilah yang membuat kamu harus waspada jika ada lembaga pinjaman yang menawarkan dana tanpa aplikasi. Jika memang ada, pastikan aplikasi ini juga sudah bisa diunduh secara resmi di ponsel kamu seperti di Google Playstore untuk android dan juga appstore jika kamu pengguna iphone.

·         Tidak pernah memunculkan iklan dimanapun

Banyaknya fintech juga membuat mereka harus bisa bersaing dengan cantik. Salah satu cara untuk bersaing ini adalah dengan menggunakan iklan. Saat ini ada banyak sekali iklan yang bisa kamu temukan mengenai sebuah lembaga keuangan.

Oleh karena itu, sangat aneh bukan jika lembaga yang menawarkan kamu dana pinjaman tidak pernah membuat iklan? Iklan ini bisa dalam banyak bentuk, mulai dari iklan di sosial media, iklan di TV atau di aplikasi lain.

·         Memiliki sistem approach dengan whatsapp dan SMS

Salah satu pengiklanan yang wajib kamu hindari adalah pengiklanan lembaga dari whatsapp dan juga SMS. Ketika kamu mendapatkan chat atau SMS mengenai peminjaman dana online yang mudah dan dengan bunga kecil melalui dua kanal ini, pastikan kamu menghindarinya. Karena pengiklanan dengan cara gratis seperti ini menjadi salah satu tanda tanya besar mengenai legalitas lembaga keuangan tersebut.

Jika kamu memang akan meminjam dana dengan cara online. Akan lebih baik kamu cari rekomendasi bank online terpercaya yang ada. Jangan khawatir ada sangat banyak sekali bank online legal yang bisa kamu temukan.

Selain itu, sangat mudah sesungguhnya membedakan bank pinjaman online ilegal dan yang legal. Hanya pastikan kamu tidak mudah tergoda dan memiliki pikiran yang jernih saat akan mengajukan pinjaman.

Kinerja Perbankan Tetap Bersinar Berkat Banjir Stimulus

Kinerja Daya Tahan Industri Perbankan masi tetap bersinar dan cemerlang di masa pandemi Covid-19. Namun aset perbankan melaju dengan pesat karena dibantu oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan beragam peraturan yang disahkan oleh Kemenkeu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tenaga Pakar Menteri Keuangan bidang Jasa Keuangan, Mirza Adityaswara membicarakan pada awal waktu pandemic Covid-19, pemerintah berkata merasa resah akan industry perkembangan perbankan akan terhambat karena dampak pandemic Covid-19. Hal ini sudah biasa karena meninjau kembali karena perbankan memiliki efek besar dalam perekonomian nasional.

Menurut beliau, untuk persiapan terlebih dahulu kepada dampak kemungkinan terburuk, sebagai tanggapan awal pada Maret 2020 pemerintah mengesahkan PP Nomor 1 tahun 2020 yang telah dipastikan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020.

“Lewat Badan UU tersebut, Kemenkeu mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia ( BI ) dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk bersiaga menghadapi kemungkinan kerusakan sector riil yang berakibat  meluas ke sektor keuangan. Melewati instrumen fiscal, Kemenkeu menetapkan langkah-langkah darurat dalam bentuk prosedur coutercylical untuk menangani dampak pandemi Covid-19” ungkap Mirza di Jakarta, Senin ( 30/8 ).

Buat mendukung dunia usaha, terus Mirza, Kemenkeu bekerja sama dengan OJK, BI dan LPS sudah berkordinasi dan bersatu https://slotjokerliga365.com untuk mendukung akselerasi PEN terutama dari segi dukungan penanggungan dan penguatan likuiditas jalur usaha.

Beliau menuturkan, Kemenkeu lewat instrument APBN telah menghadirkan prosedur resiko berbagi pinjaman kredit, pengalokasian dana di perbankan, dan tanggungan bunga UMKM. Sedangkan BI menganjlokan suku bunga pedoman BI 7-Day Reverse Repo Rate hingga 125 bps, menganjlokan Giro Makroprudensial ( PLM ) serta perenggangan Loan to Value ( LTV ).

OJK sendiri menyalurkan relaksasi restrukturisasi kredit, penjumlahan aset tertimbang menurut dampak dan menekan suku bunga terendah. Sedangkan LPS menerapkan relaksasi pelunasan denda keterlambatan dari premi penjaminan.

“Beragam prosedur tersebut dipastikan sangat efektif melindungi resilience perbankan kita dalam menangani tekanan. Likuiditas Perbankan yang pada mulanya dicemaskan mengalami kendala dan flight to quality antar bank , hingga sekarang masih dapat dikontrol dengan baik bahkan  likuiditas perbankan kita sungguh ample, sangat membukit dan sangat cukup” ungkap Mirza.

Soal ini, terus dia, terpandang dari rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit ( AL / NCD ) pada penghujung bulan Juni 2021 menjangkau 151,2 % dan perbandingan pinjaman untuk simpanan atau Loan to Deposit Ratio ( LDR ) yang menjangkau hingga 80,1 %.

Dari segi profitabilitas, keuntungan bersih per Juni 2021 masih berkembang naik 7,9% dengan Net Interest Margain ( NIM ) 4,56 %. Kemudian dari segi permodalan, Capital Adequacy Ratio ( CAR ) usaha perbankan pada Juni 2021 menjangkau 24,3 % jauh melambung dari posisi Maret 2020 yang hanya 21,6 persen.

Cara kerja ini juga tidak terlepas  dari perbandingan kredit berkendala atau Non Performing Loan ( NPL ) yang umumnya cenderung rendah walaupun mengalami kemajuan, di tengah pandemic Covid-19. Terdata NPL gross Juni 2021 sebesar 3,24%, sedangkan pada Maret 2020 sebesar 2,77 %.

Kami dari jalur pemerintah pantas bersyukur dengan situasi perbankan yang tergantung resilience menghadapai pandemi Covid-19 masi memiliki level ketidakpastian  yang tinggi dan belum dapat diprediksikan kapan akan selesai walaupun program vaksinasi tetap berjalan.

“Beragam kemungkinan dampak sekecil apapun lalu kami identifikasi dan monitor sehingga dapat segera disiagakan dan mitigasi berakibat jika resiko itu benar terjadi,” pungkasnya.

Bagaimana Legalitas Bank Digital di Indonesia?

Belakangan ini marak aktivitas keuangan yang diusung oleh digital bank atau bank digital. Di Indonesia, masih banyak yang ragu dengan bank digital. Apakah itu bank digital? Apakah bank digital aman? Semua menjari pertanyaan yang banyak dicari jawabannya oleh publik.

Apa Itu Bank Digital?

Bank digital didefinisikan sebagai lembaga keuangan bank yang menyediakan sekaligus menjalankan kegiatan usaha yang layanannya berbasis saluran elektronik. Bank digital tidak memerlukan kantor fisik kantor pusat atau juga menggunakan kantor fisik terbatas yang tidak melayani jasa perbankan sepenuhnya melalui tatap muka.

Selama ini kita mengenal bank komersial berupa bank umum dan bank perkreditan rakyat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank digital https://slotjokerliga365.com bukanlah jenis baru dari bank. Ialah merupakan turunan dari jenis bank yang sudah ada tersebut.

Hanya saja basisnya secara digital. Dan ini, tidak kemudian mengubah pengertian bank secara kelembagaan.

Kantor Bank Digital

Seperti telah disinggung sebelumnya. Bank digital tidak diwajibkan memiliki kantor fisik kecuali kantor pusat. Ini menjadi syarat minimal keberadaan bank digital.

Syarat Menjadi Bank Digital

Syarat bank digital bisa beroperasi bisa melalui pendirian bank BHI sebagai bank digital atau sebagai transormasi dari bank BHI yang sudah ada sebelumnya namun akan diubah menjadi bank digital.

Lalu, bank BHI yang akan beroperasi sebagai bank digital juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut.

  • Telah memiliki model bisnis yang menggunakan teknologi inovatif serta aman demi pelayanan terbaik untuk nasabah
  • Telah memiliki kemampuan guna mengelola model bisnis perbankan digital yang tidak hanya terpercaya namu juga berkelanjutan.
  • Mampu melakukan manajamen risiko yang memadai
  • Telah memenuhi aspek terkait tata kelola. Termasuk di dalamnya perihal mengisi direkasi dengan orang yang kompeten dalam bidang teknologi informasi serta kompetensi-kompetensi lainya sesua dengan peraturan yang dibuat oleh OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama di lembaha jasa keuangan terkait.
  • Syarat selanjutnya adalah mampu menjalankan perlingunan bagi nasabah. Selain itu, bank digital juga harus mampu memberikan perlindungan terkait kemanan data nasabah.
  • Terakhir, yakni dengan memberikan upaya yang kontributif pada pengembangan ekosistem keuangan digital serta inklusi keuangan.

Izin Khusus Operasi Bank Digital

Dari aspek perizinan, Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan izin secara khusus untuk bank digital. Hal ini dikarenakan bank digital tidak membedakan antar bank digital dengan bank komersial lainnya.

Kendati demikian, dalam waktu dekat OJK akan merilis aturan mengeni implementasi fully digital bank. Lebih detail, aturan terkait petunjuk pelaksanaan bank digital akan melanjutkan Peraturan OJK (POJK) bernomor Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang berisi 19 bab dan 160 pasal.

Petunjuk teknis tersebut nantinya akan menitikberatkan pada aspek efisiensi operasi bank digital. Selain itu, aspek prudensial juga masih menjadi yang utama dan tidak akan diabaikan.

OJK menghimbau pada bank BHI yang mengklaim dirinya sebagai bank digital supaya berpedoman pada ketentuan yang mengatur bank digital serta perundang-undangan yang berlaku. Bukan hanya melabeli diri sebagai bank digital namun semata-mata gimmick belaka.

Dikutip dari CNBC, Anggota Dewan Komisioner & Kepada Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana pada hari Jumat 27 Agustus 2021 mengatakan, “Salah satunya syarat mengenai manajemen risikonya bagus, direksi sudah mengerti mengenai digitalisasi, aspek perlindungan nasabah, keamanan siber, dan sebagainya. Ini semua harus dipenuhi terlebih dahulu. OJK akan supervisi untuk mengarahkan bank dengan POJK ini supaya tetap bertujuan untuk perlindungan nasabah.”