Penyaluran Kredit Bank Masih Kecil, Sri Mulyani Menilai Kenaikan Ekonomi Belum Stabil

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti perkembangan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy) terhadap kuartal II 2021. Menurutnya, pencapaian itu belum menampilkan ekonomi nasional yang sudah semuanya pulih, keliru satu indikatornya karena penyedia kredit perbankan yang tetap terhambat.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mengerahkan beragam upaya luar biasa sehingga perkembangan ekonomi kuartal II 2021 menggapai hasil positif. Namun, ia selamanya mewaspadai adanya kejutan dari penyebaran pandemi Covid-19.

“Tentu ini tetap merupakan suatu sistem yang wajib tetap dikawal secara benar-benar detail dan hati-hati. Karena pandemi Covid-19 tetap belum berakhir,” ujar Sri Mulyani dalam seremoni MoU virtual yang digelar Bank Syariah Indonesia, Rabu (22/9/2021).

Dalam hal ini, ia perhatikan pemulihan ekonomi dapat terjadi misalnya sektor perbankan jadi mobilisasi manfaat intermediasi. Itu dapat terwujud jika situs judi online perbankan telah dapat menerima banyak simpanan dari masyarakat, dan sesudah itu disalurkan untuk kesibukan produktif yang jadi penggerak roda perekonomian.

“Untuk bidang ini kami sebenarnya belum menyaksikan pemulihan yang benar-benar kuat. Kredit perbankan terhadap Juli 2021 ini baru tumbuh 0,5 persen. Ini tentu tetap benar-benar kecil dibandingkan perkembangan ekonomi di kuartal ke dua yang telah menggapai 7,07 persen,” ungkapnya.

“Dan termasuk dibandingkan situasi pre-covid dimana kredit dapat tumbuh di atas 7 persen. Bahkan di masa lantas dapat menggapai double digit growth,” sebut Sri Mulyani.

Di sisi lain, dia termasuk menyaksikan tren dana pihak ketiga (DPK) yang disimpan di perbankan tiap tiap tahunnya kerap tumbuh double digit. Pada Juli 2021, itu telah jadi tumbuh sebesar 10,43 persen.

Sri Mulyani sesudah itu menyimpulkan, perbankan telah dalam situasi likuiditas yang baik bersama dengan adanya penempatan dana dari masyarakat. Namun perbankan disinggungnya belum laksanakan penyaluran dalam kegiatan-kegiatan produktif.

“Ini yang dapat jadi satu PR bagi kami untuk bersama bersama dengan sektor keuangan, tentu bersama dengan Bank Indonesia, OJK, LPS dapat mengawal, di satu sisi merawat stabilitas sistem keuangan, namun di sisi lain mendorong sehingga sektor keuangan ini tetap bergerak dalam mendukung dan memulihkan ekonomi,” tandasnya.

“Pertumbuhan ekonomi secara nasional tercatat 5,17 persen, namun dicermati dari profil pertumbuhan, sebenarnya tidak memadai merata,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Rabu (12/12).

Sri Mulyani menyebut sebenarnya ada lokasi yang pertumbuhannya memadai tinggi menggapai 6 persen, layaknya Sulawesi. Namun, keikutsertaannya tidak sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Keikutsertaan paling besar dalam perkembangan ekonomi tetap datang dari Pulau Jawa yang menggapai 5,7 persen. Berdasarkan information BPS terhadap kuartal 3 tahun 2018, perkembangan ekonomi Sulawesi menggapai 6,77 persen, Papua dan Maluku sebanyak 6,87 persen, dan Jawa sebesar 5,74 persen. Sedangkan Sumatera sebanyak 4,72 prosen dan Kalimantan sebanyak 3,45 persen. Nusa Tenggara dan Bali bahkan terkontraksi 0,65 persen.

Guna merawat tingkat perkembangan ekonomi, menurut dia, terdapat sejumlah situasi yang wajib dijaga, layaknya sektor riil, kebijakan moneter, APBN, dan juga neraca pembayaran.

“Konsumsi tumbuh 5,1% hingga 5,3%, sesuatu yang benar-benar memadai memadai berat dicapai karena kami sadar mengonsumsi terkait Covid-19 jika covid terkendali, dan vaksinasi sukses, tentu demand dan mengonsumsi dapat kembali lagi,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI, Rabu (2/6).

Bahkan, Sri Mulyani tidak memungkiri proyeksi mengonsumsi rumah tangga terhadap 2022 berpotensi meleset, misalnya faktor pengendalian covid-19 tak terkendali. Alasannya, pengendalian pandemi tidak semuanya berada di bawah pemeriksaan pemerintah.

Sumber https://www.liputan6.com