Presiden Jokowi Berharap Kredit UMKM Naik 30 Persen di 2024

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berharap sektor perbankan untuk menaikkan takaran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) jadi 30 persen pada 2024. Hal itu ditujukan dalam pertemuan bersama para bankir di Istana Kepresidenan di Jakarta.

Menteri Koordinator jalur Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir bersama Jokowi mengungkapkan, selain mengulas soal penanganan Covid-19, Presiden Jokowi juga menginginkan bankir untuk meningkatkan rasio penyaluran kredit UMKM.

“Arahan presiden mendambakan bahwa sektor perbankan dapat berikan kredit UMKM, YoY kini 18% persen, Presiden menargetkan kredit dapat ditingkatkan jadi 30 persen di 2024,” katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (8/9/2021).

Meski demikian, Menko Airlangga mengungkapkan, Jokowi menegaskan angka berikut adalah angka umumnya atau agregat secara umum. Pasalnya, tak seluruh perbankan di Indonesia punya spesialisasi atau model bisnisnya masing-masing.

“Jadi presiden juga mengakui dan menyadari bahwa perbankan ini ada spesialisasinya masing-masing, jikalau BRI telah merangkum 70 persen, dan ada yang spesialisasinya corporate,” ungkapnya.

“Namun presiden minta supaya keseluruhan kreditnya itu adalah 30 persen, bukan artinya tiap bank nya mesti 30 persen, karena masing-masing miliki spesialisasi sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Airlangga para bankir yang datang juga mengemukakan aspirasinya, perihal ini berkenaan bersama pencadangan pada Non Performing Loan (NPL). Ia menyatakan berkenaan rasio kredit memiliki masalah ini mesti diharmonisasi antara standar accounting.

“Selama ini sebagian bank telah secara nasional kurang lebih 150 persen, namun  mesti disatukan antara standar accountingnya https://slotjokerliga365.com yaitu berbasis PSAK dan perpajakan, karena perbedaan ini berakibat pada pembayaran perhitungan pajak,” tuturnya.

Merespon perihal ini, Jokowi minta untuk ada pembahasan lebih lanjut. Jokowi juga memantau perihal menambahkan kredit yang telah naik jadi 0,6% meski diminta untuk lebih dinaikkan lagi.

“Situasi hari ini perbankan aspek NPL relatif rendah, juga tadi disampaikan POJK telah dilanjuti, jadi untuk restrukturisasi diserahkan ke kreditur dapat hingga maret 2023,” tutup Menko Airlangga.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyatakan bahwa perbankan akan didorong untuk miliki tujuan penyaluran kredit kepada UMKM namun senantiasa berpijak pada model usaha bank tersebut.

“Secara umum kita yakinkan dapat 30 persen di 2024, secara individu kita atur dan kita mengatur bersama usaha model bank terkait, jikalau ada bank yang telah porsi UMKM-nya besar itu akan kita dorong,” katanya.

Namun, bagi bank yang model bisnisnya adalah korporasi, ia menyatakan akan mengatur supaya bank berikut dapat menambahkan pertolongan pada UMKM, bersama tidak terlepas berasal dari arah bisnisnya.

“ini menurut knowledge kan ada yang telah melebihi tujuan nasional ada yang 34 persen, namun juga ada yang posisinya masih di rendah dan menengah di 14 persen,” katanya

“Penyampaian dari  bapak presiden, sudah pasti berharap bahwa bidang perbankan dapat menambahkan kredit kepada UMKM. Secara year on year sekarang umumnya adalah 18%. Nah oleh karena itu presiden berharap supaya kredit untuk UMKM dapat ditingkatkan jadi 30% di 2024,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Namun begitu Airlangga menyatakan bahwa tujuan 30% berikut merupakan angka agregat nasional. Sehingga bukan bermakna setiap bank mesti menyalurkan kredit sebesar 30%.

“Namun bapak presiden mengesahkan, bahwa 30%  itu adalah angka agregat secara umum. Jadi sebenarnya bapak presiden juga mengakui dan paham, bahwa perbankan ini ada spesialisasinya masing-masing,” ungkapnya,

“Sehingga selagi sekarang layaknya BRI mendekati 70% dan ada yang spesialisasinya corporate. Namun bapak presiden berharap keseluruhannya kreditnya itu 30%. Bukan artinya setiap banknya mesti 30%. Karena masing-masing miliki kelebihan sendiri,” lanjutnya.

OJK: Rasio Kredit UMKM Disesuaikan Kesiapan Bisnis Perbankan

Selaku Ketua OJK Wimboh Santoso ( Dewan Komisioner )meresponin Peraturan Bank Indonesia (PBI) perihal RPIM ( Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial )UMKM, yang mengharuskan perbankan mencapai target 30 persen.

Katanya, apa yang disampaikan BI tersebut memang jadi target nasional, dan bukan jadi target lembaga tertentu. Hanya saja, Wimboh menuturkan, kebijakan itu selalu memperhatikan kesiagaan dan business plan bank masing-masing.

Sekarang ini menurut Wimboh, memang tetap banyak bank-bank yang  pembiayaan jumlah UMKM nya di bawah 30 persen. Sedangkan bank yang meraih di atas 30 persen atau sekitar 34 persen tetap sangat minim.

“Tentu perihal ini tetap kami tinjau. Jika tersedia bank yang telah mencukupi target nasional 30 persen kami dorong. Tapi jika yang selama ini https://slotjokerliga365.com tetap di bawah 30 persen maka sama-sama dijaga agar mampu meraih treshold. Seperti contoh lari, ini sama-sama menjadi startnya,” kata Wimboh didalam konferensi pers perihal Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan Perpanjangan Masa Relaksasi Restrukturisasi Kredit secara virtual, Rabu (8/9/2021).

Target tersebut juga tambah Wimboh, dilatarbelakangi sebab dikala bank membiayai proyek strategis seperti infrastruktur, mining dan lainnya sungguh besar, tapi pembiayaan ke UMKM tetap kecil.

“Sebenarnya ini yang akan jadi sorotan pemerintah, agar UMKM jangan dilupakan,” ujarnya.

Tetapi secara individu bank diatur dan disamakan dengan bisnis modelnya masing-masing bank. “JIka  tersedia bank yang porsi UMKMnya telah besar ya kami dorong terus untuk senantiasa tinggi. Dan jika tersedia bank yang tertentu di sektor korporasi, didorong juga senantiasa fokus seiring dengan penyaluran ke UMKM,” ungkap Wimboh.

Yang paling penting lanjutnya, jangan sampai  karena mencapai target 30 persen UMKM, justru perbankan asal yang penting target terpenuhi, tapi meniadakan kredit di sektor lain, korporasi seandainya jadi tidak tumbuh.

“Jangan sampai karena target 30 persen ini tapi tak membawakan dampak lahirnya entrepreneur-entrepreneur yang super. Jangan hanya sebab mencukupi angka nasional tapi kredit tak membawakan impact,”ungkap Wimboh.

Sebelumnya BI mewajibkan perbankan untuk mencukupi RPIM UMKM sebesar 20 prosen terhadap Juni 2022. Perhitungannya dikerjakan secara bertahap yang kemudian jadi 25 prosen terhadap Juni 2023 dan 30 prosen di Juni 2024.

Perluasan target pembiayaan inklusif tersebut diterapkan sebab UMKM sungguh berperan didalam perekonomian, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan juga pangsa yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), agar UMKM jadi kunci pemulihan ekonomi nasional.

Nantinya, dapat terkandung peringatan bagi bank yang tidak mampu mencapai target RPIM tersebut, yang dapat dimulai dengan peringatan tertulis terlebih dahulu terhadap Juni 2022 dan Desember 2022.

“Peringatan tertulis tersebut juga dapat ditembuskan kepada OJK,” ungkap KDKM Bank Indonesia (BI) Juda Agung.

Jika nantinya peringatan tersebut tidak mampu dipenuhi, Juda menyatakan dapat diberikan peringantan tertulis dan peringatan diharuskan membayar sebesar 0,1 persen dikali nilai kekurangan RPIM (maksimal Rp 5 miliar untuk tiap-tiap posisi pencapaian RPIM), yang dapat diberlakukan sejak Juni 2023.

Namun, peringatan RPIM dapat dikhususkan untuk bank yang tengah dikenakan pembatasan aktivitas bisnis seperti kredit/pembiayaan dan/atau penghimpunan dana oleh OJK, Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI)/Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK), dan juga bank perantara.

Menurut Wimboh, sekarang ini tetap banyak bank yang rasio pembiayaannya kepada UMKM berada di bawah 30 persen berasal dari keseluruhan kredit. Sementara bank yang meraih di atas 30 persen atau sekitar 34 persen tetap sangat kecil agar perlu pemberian supaya target ini mampu tercapai.